Macetnya Studi Kebudayaan Papua?

Salah satu kontribusi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat adalah menginspirasi perubahan sosial untuk kemaslahatan masyarakat yang selama ini tesingkirkan dan dikalahkan. Senjata ilmu pengetahuan sepatutnya memberikan gambaran dan arah tentang berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Selain memberikan analisis, ilmu pengetahuan juga sepatutnya memberikan penafsiran dan prediksi tentang situasi yang akan terjadi ke depan. Nah, salah satu bidang yang penting tersebut adalah analisis dan penafsiran dalam bidang kebudayaan, yang nantinya sangat berguna untuk memberikan refleksi sekaligus bimbingan ke arah mana kebudayaan masyarakat akan bergerak.

Studi kebudayaan inilah yang menjadi perhatian dari antropologi, salah satu ilmu-ilmu humaniora yang menaruh perhatian kepada proses-proses pembentukan kebudayaan di tengah masyarakat. Tentu saja perspektif (cara pandang) dalam memahami kebudayaan berbagai macam dan berbagai studi kebudayaan telah banyak dihasilkan sesuai dengan cara pendang tersebut. Totalitas antropologi dalam menuliskan fenomena kebudayaan itulah yang dinamakan etnografi. Di sinilah titik perdebatannya. Perdebatannya bukan hanya persoalan perspektif namun lebih ke dalam yaitu mengenai bagaimana etnografi bisa menginspirasi atau menstimulasi (merangsang) inisiatif perubahan di tengah masyarakat. Perubahan yang dimaksudkan pada tataran pemaknaan dari fenomena yang terjadi dan juga kesadaran yang tercipta di tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan inilah diperlukan relasi yang intim guna mentautkan (menghubungkan) antropologi dan transformasi sosial budaya yang bergerak di tengah masyarakat.

Dalam tradisi studi kebudayaan klasik yang dipoplerkan oleh “Bapak Antropologi Indonesia”, Koentjaraningrat, berkembang “dogma” tentang 7 unsur kebudayaan yang meliputi: sistem pengetahuan, religi/agama, kesenian, teknologi, bahasa, organisasi sosial dan kekerabatan, sistem ekonomi/mata pencaharian hidup. Pendeskripsian ketujuh unsur kebudayaan ini pernah menjadi kegandrungan dalam studi kebudayaan yang masih berlangsung hingga kini. Jurusan-jurusan antropologi berbagai universitas di Indonesia masih menggunakan metode 7 unsur kebudayaan ini dalam memperkenalkan kajian-kajian awal dari ilmu antropologi.

Akumulasi pengetahuan dan penggambaran etnografi kelompok masyarakat berdasarkan tujuh unsur kebudayaan menjadi hal yang “sederhana” dan paling berguna untuk penggambaran awal “kebudayaan etnik” yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kekuasaan. Ahimsa-Putra (1987:27) mengungkapkan studi-studi etnografi yang mengikuti pandangan tujuh unsur kebudayaan universal bermaksud untuk memudahkan para peneliti memanfaatkannya dalam studi perbandingan kebudayaan (cross-cultural). Melalui studi perbandingan yang semacam ini diharapkan akan dapat dicapai rumusan-rumusan yang sedikit banyak meyerupai “hukum-hukum” atau “dalil” tentang fenomena sosial-budaya. Epistemologi yang ada dibalik pemikiran semacam ini adalah epistemologi yang positivistik.

Studi perbandingan kebudayaan inilah yang memunculkan perspektif studi kebudayaan yang melokalisir kebudayaan pada wilayah tertentu. Hal ini tentu salah kaprah karena kebudayaan sifatnya adalah cair melampaui ruang dan terus-menerus berubah melampaui pembatasan-pembatasan. Paradigma positivistik yang menganggap kebudayaan sebagai benda dan nilai-nilai yang kokoh, ajeg yang tidak berubah beresiko gagal menangkap dinamika dan perubahan dalam kebudayaan tersebut.

Nah, jika studi kebudayaan Papua khususnya terus-menerus menggantung diri pada perspektif ini, bukan tidak mungkin kajian kebudayaan Papua yang kritis dan transformatif tidak akan pernah terjadi. Studi kebudayaan Papua akan macet, tidak berkembang secara dinamis dan kritis. Yang justru terjadi adalah involusi (pengulangan) dan pengkerdilan kebudayaan Papua karena kegagalan memahami perspektif emansipatif yang kritis dan transformatif. Dengan kata lain, kebudayaan Papua yang terus-menerus berubah sepatutnya dipahami dan dianalisis dengan perspektif yang merekognisi (mengakui) kehadiran rakyat Papua sebagai subyek (bukan obyek=korban) dari perubahan sosial yang terjadi di tanah mereka.

 

Kulturalisme dan Dimana Rakyat?

Studi kebudayaan klasik mensandarkan dirinya kepada eksotisme kebudayaan yang menganggap sebuah kebudayaan terlokalisir dan mempunyai ciri yang khas dan unik dibandingkan kebudayaan lainnya. Terkait dengan konteks ini, Timmer (2013:22) mencoba menunjukkan bahwa kajian budaya dan bahasa di Papua pada masa kolonial dan diwariskan hingga kini memperlihatkan adanya variasi yang tinggi. Hal ini mengundang kita melakukan reduksi untuk menarik batas dan menjelaskan karakteristik yang bervariasi tentang budaya dan bahasa di Papua yang eksotis dan terlokalisir tanpa adanya mobilitas dan transformasi. Pandangan kulturalisme ini sangat menyesatkan karena melihat orang Papua hanya ditentukan oleh budayanya sehingga budaya ini membentuk sebuah kesatuan organik yang utuh dan tertutup, sehingga orang Papua tidak dapat meninggalkan budayanya tetapi hanya dapat merealisasikan dirinya di dalam budayanya tidak dapat meninggalkan budayanya tetapi hanya dapat merealisasikan dirinya di dalam budayanya. Perspektif ini tentu saja mengingkari bahwa kebudayaan itu melintas batas melewati sekat-sekat dan lokalisir hanya sebatas tempat. Kebudayaan sekali lagi bukan hanya sebatas properti-properti tetapi pembentukan pikiran dan pengertian (notion formation).

Perspektif yang melokalisir kebudayaan tersebut sering dipandang sebagai pemahaman kulturalisme dalam studi kebudayaan. Ahimsa-Putra (1987:28) mengungkapkan bahwa perspektif kulturalisme digambarkan dengan pendeskripsian “kebudayaan” suku-suku bangsa yang ditulis menjadi etnografi betul-betul merupakan rekonstruksi dari si penulis dan bukan merupakan pelukisan “realitas” yang dilihat, didengar, dan dialami oleh penulis etnografi tersebut. Para penulis etnografi tersebut telah dipandang sebagai “pencipta-pencipta” kebudayaan dari komunitas masyarakat yang dimaksud. Dalam penulisan etnografi kulturalisme ini, yang oleh Ahimsa-Putra (1987:26) disebut dengan “etnografi laci”, hampir tidak ada ditemukan di dalamnya dialog antara penelti (penulis etnografi) dengan mereka yang diteliti. Para informan dan warga pendukung kebudayaan yang ada di lapangan tenggelam di balik teks. Apa yang kemudian hadir dalam tulisan tersebut adalah abstraksi dari si peneliti atas hal-hal yang telah dia dengar, lihat, dan mungkin alami selama tinggal di lapangan dan mungkin dengan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sebelumnya sudah ia pahami. Pada titik inilah penulis etnografi merasa dirinya berhak mewakili para informannya dalam menyampaikan apa yang telah dikemukakan kepada peneliti.

Para informan itu adalah adalah rakyat yang sepatutnya menjadi subyek dari studi-studi kebudayaan, bukan justru menjadi “obyek penderita”, terlebih lagi dijadikan sebagai seolah-olah sebagai “massa” yang sama sekali tidak mempunyai kedaulatan dan pengetahuan. Rakyat dalam arti yang sebenarnya bahasa Laksono (2008 via Budi Susanto, 2005) adalah “orang-orang yang berdaya”, mempunyai kekuatan untuk melakukan perubahan sosial terhadap diri dan lingkungannya. Oleh karenanya rakyat hampir selalu diantara dua sisi yaitu melakukan resistensi (perlawanan) sekaligus obyek penundukan dan eksploitasi. Dalam hal inilah rakyat berbeda dengan “massa” yang sangat mudah untuk dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Dalam konteks historis, negara dan kekuasaannya sangat alergi dengan kata “rakyat” karena sejarah panjangnya dalam melakukan gerakan kritis kepada kekuasaan. Dalam bingkai itulah rakyat satu kata yang sangat berpengaruh dalam proses transformasi sosial. Dalam konteks Papua, rakyat juga menjadi subyek (yang berdaya) sekaligus dijadikan sebagai “alat” oleh kekuasaan untuk semakin menancapkan kekuasaannya. Nah, jika rakyat dimaknai sebagai yang berdaulat dan berdaya—dengan demikian juga artinya memiliki pengetahuan yang sepatutnya diapresiasi dan dipelajari—maka studi-studi kebudayaan di Tanah Papua tidak akan macet, tetapi justru akan terus berkembang dengan dinamis. Dengan demikian rakyat akan dimediasi untuk terus-menerus aktif melahirkan inisiatif mengambil peran dalam transformasi sosial budaya yang terjadi di Tanah Papua.

 

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

0 Komentar