Kekerasan, Teror, dan Negara

Salah satu pandangan tentang “institusioanlisasi kekerasan” adalah terlembaganya kekerasan dalam kelahiran dan praktik institusi negara. Praktik kekerasan dilakukan oleh aparat-aparat negara, dimana “alat negara” melekat dalam dirinya. Operasi kekerasan juga berlangsung dengan dan melalui alat-alat struktur negara yang melakukan praktik kekerasan untuk menjaga kekuasaan yang melekat pada dirinya. Praktik kekerasan yang terinstitusi (terlembaga) ini ujung-ujungnya hanya akan mengorbankan masyarakat.

Oleh sebab itulah, kekerasan negara merupakan kekerasan struktural yang melekat dalam institusi negara, bukan semata persoalan berkuasanya sebuah rezim otoriter tertentu. Kekerasan negara bukan hanya semata soal perilaku aktor politik dan rezim yang berkuasa, tetapi kekerasan negara merupakan kekerasan yang melekat (embedded) dalam struktur negara. Negara sebagai institusi politik temuan dari hasil peradaban manusia pada dasarnya merupakan kekerasan terorganisir (organized violence). Triyono (2002:77) menjelaskan, negara tidak lain merupakan organisasi politik yang ditemukan, dibentuk, dibesarkan dengan cara-cara kekerasan. Realitas ini sengaja dibentuk, biasa dipakai dan hampir tidak dipertanyakan lagi, dimana negara dengan segala sarana kekerasan yang ada padanya bisa digunakan para aktor politik yang haus kekuasaan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.

Selain disebutkan melembagakan kekerasan, negara ditengarai menciptakan rangkaian terror di tengah masyarakat. Heryanto (2006) dalam State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging secara gamblang menguraikan bagaimana negara menjadi mesin terror yang paling mamatikan dalam rezim otoritarian (Orde Baru), yang membungkam kebebasan berpolitik rakyat, melakukan kekerasan dalam penculikan aktivis yang dianggap subversif. Dalam konteks Papua, secara meyakinkan bisa ditemukan bahwa rangkaian mesin teror negara tersebut berwujud penyematan “hantu-hantu” bernama gerakan separatisme. Negara (aparat kekerasannya) membuat teror dengan menyematkan dengan semau-mau mereka kata separatis bagi orang-orang Papua yang dianggap melawan kekuasaan pemerintah. Akhirnya, ujung dari mesin teror tersebut adalah menyebarkan ketakutan dengan rentetan kekerasan dan menebarkan wacana yang biasanya berbentuk isu-isu atau desas-desus yang sengaja diciptkan di tengah masyarakat.

Praktik kekerasan (politik) di tengah masyarakat menghasilkan rangkaian teror yang secara sadar direproduksi (diciptakan dan diulang secara terus-menerus) agar suasana mencekam tercipta dengan sempurna.Teror menghasilkan massa, karena teror menyeragamkan manusia. Segala perbedaan di antara aku dan kamu menguap di bawah cengkeraman rasa takut yang sama. Ketakutan adalah generator massa yang ampuh. Membenamkan diri dalam lautan kerumunan adalah jalan pintas untuk melupakan kematian. Sendirian manusia merasa cemas, kesadaran diri meruncing, kenyataan akan kematiannya membayang di depan matanya (Hardiman, 2005: 55).

 

Kekerasan Massa dan Negara

Dalam suasana teror yang mencekam, akan lahir massa yang sangat mudah untuk digerakkan untuk melakukan apapun. Dalam situasi ketakutan, massa akan sangat tergantung kehidupannya dengan perintah yang memungkinkan dirinya untuk selamat. Massa, dalam pandangan Hardiman (2005:74) terjadi hanya dalam konstelasi-konstelasi sosial tertentu; tidak berbentuk kebetulan, bukan hasil upaya-upaya manipulatif sembarangan. Terbentuknya massa mengandaikan ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat atau di antara masyarakat-masyarakat. Kondisi-kondisi ketegangan sosial ini dapat dikategorikan ke dalam dua tema besar: pembangunan dan ketimpangan-ketimpangan struktural.

Perubahan-perubahan struktural jangka panjang yang disebut “pembangunan” bukan melulu berarti perubahan ekonomi yang mempersiapkan jalan menuju kemajuan dan masyarakat yang adil. Proses ini juga menghasilkan ketakstabilan masyarakat tersebut. Hardiman (2005: 74-75) menunjukkan beberapa contoh: urbanisasi dan industarialisasi menghasilkan mobiliasi geografis dan meningkatkan jumlah massa pekerja, sehingga terbentuklah pengelompokan-pengelompokan sosial baru dan kepentingan-kepentingan yang terkait denganya.

Hal itu tidak hanya mengakibatkan ketegangan-ketegangan ekonomis di antara kepentingan-kepentingan para majikan dan pekerja, sebagaimana dianalisis oleh Marx, melainkan juga menghancurkan tatanan nilai-nilai masyarakat tradisional, sebagaimana dikatakan oleh Max Weber. Habermas dalam tesis kolonisasinya berpendapat bahwa dunia kehidupan kultural yang menjadi tumpuan legitimasi politis dan konsensus-konsensus dasar masyarakat telah terkikis oleh kompleksitas sistemis kapitalisme modern, sementara negara dan sistem ekonomi cenderung menjadi otonom terhadap dunia-kehidupan kultural itu.

Dalam konteks Tanah Papua, urbanisasi dan industrialisasi menghasilkan daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi seperti misalnya Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari, Timika. Hasrat daerah-daerah untuk (seolah-olah) memandirikan dirinya, dengan digerakkan oleh para elit lokal, menggerakkan pemekaran daerah yang memunculkan “lahan-lahan baru” bagi migrasi penduduk dan industrialisasi. Dalam konteks pembangunan dan industrialisasi, juga mulai terbentuk pengelompokan sosial berwujud kelas menengah Papua yang menikmati proses industrialisasi dan peluang-peluang politik (pemerintahan) dan ekonomi di dalamnya.

Daerah-daerah pusat pertumbuhan di Tanah Papua menciptakan lapisan-lapisan orang Papua yang menikmati pembangunan dan menderita karena pembangunan. Ketimpangan itu secara nyata terlihat dari situasi-situasi di pusat-pusat kota, para pejabat berbaju dinas mengendarai mobil, dan anak-anak Papua yang menjadi pemulung dan menggelendang di pasar tradisional. Memang betul, situasi ini bisa saja terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Namun dalam konteks Papua situasi itu terasa aneh. Disamping karena kekayaan alamnya, pemerintah juga menggelontorkan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk menjamin kesejahteraan orang Papua dalam berbagai bidang. Tentu saja ini menjadi ironi.

Situasi jurang pemisah yang semakin menganga itulah yang menjadi benih kekerasan massa. Ketimpangan sosial menyediakan benih-benih konflik kolektif. Ketidaksamaan sosial tidak otomatis mengarah ke kekerasan massa, melainkan memungkinkan terbentuknya “massa potensial”, yakni kelompok-kelompok konflik potensial yang siap berubah menjadi “massa aktual”. Elemen-elemen yang mengarah pada pembentukan massa actual adalah sikap kolektif, identitas kolektif, kepentingan bersama, bentuk-bentuk ekspresi, ideologi, utopia, organisasi dan mobilisasi. Semua unsur ini telah tersedia di dalam masyarakat yang mengalami kekerasan massa (Hardiman, 2005: 80).

Di tengah kondisi seperti ini, negara menjadi absen untuk menunaikan tanggungjawabnya mensejahterakan rakyat. Alih-alih mensejahterakan rakyatnya, negara yang menjadi perantara malah sebaliknya menjadi mesin teror dan salah satu sumber kesengsaraan rakyat. Negara tampil melalui para elit di tengah masyarakat untuk “menipu” dan “merampok” kedaulatan masyarakat. Sehingga yang terjadi kemudian adalah rangkaian penipuan yang dilakukan negara dengan mengatasnamakan masyarakat. Situasi ini sudah tentu menjepit masyarakat untuk mendapatkan akses mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik.

Di tengah situasi inilah, perlahan namun pasti kesadaran perlawanan akan muncul di tengah masyarakat. Pertama yang muncul adalah kekerasan massa yang merupakan kumpulan orang yang tidak terorganisir yang melakukan aksi-aksi perlawanan. Berikutnya yang terjadi adalah gerakan rakyat yang berdaulat dengan kesadaran untuk melakukan kritik dan perubahan sosial di dalam masyarakat. Massa dan rakyat sangat berbeda. Massa dianggap oleh negara dan kekuasaan mudah ditundukkan. Negara dengan mudah bisa membentuk massa yang terdiri dari sekumpulan orang yang “tidak berdaulat” dan dengan demikian mudah untuk dibasmi. Sementara rakyat adalah “lawan dari negara dan kekuasaan” itu sendiri. Rakyat dengan demikian adalah kedaulatan untuk membebaskan dan memerdekaan diri itu sendiri.

 

 

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat. Bukunya Tong Pu Mimpi, Keterpecahan dan Gerakan Pembaruan Kebudayaan Papua (UGM Press, segera terbit).

0 Komentar