Kekerasan, Kekuasaan, dan “Narasi dari Bawah”

Jika menempatkan rakyat Papua berada di tengah-tengah rezim kekerasan dan kekuasaan, maka posisinya dipastikan akan selalu menjadi “korban” dari kedua rezim tersebut. Kekuasaan dan kekerasan—meskipun terkesan sangat luas dan general—memang menjadi dua kata yang mewakili abstraksi kebisuan rakyat Papua di tanahnya sendiri. Kekerasan dan kekuasaan ini yang merenggut “kemerdekaan” rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasinya. Negara dengan apparatus-nya (birokrat dan aparat keamanan) mempraktikkan rezim kekerasan dan kekuasaan. Dalam konteks yang lebih subtil, Sylvia Tiwon (2014:xvi-xvii) mengungkapkan:

“…Kebisuan di tengah-tengah kebisingan kata milik kepentingan di luar pengalaman realitas komunitas dan diri sendiri: inilah kebisuan hakiki. Dan kebisuan hakiki ini mematahkan hak dan daya untuk mendefinisikan dunia, mematahkan hak dan daya untuk membangun pengetahuan yang bukan hanya sekadar informasi dalam arti fungsional atau instrumental.”

Namun kondisi yang berbeda terjadi bagi para penganut pandangan legitimis yang memandang kekerasan negara sebagai sesuatu yang sah adanya. Kaum ini berpendapat, kekerasan merupakan sarana paling efektif untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pepatah kaum Maoist mengatakan, “Dari laras pucuk senjata keluar kepatuhan organisasi yang efektif.” Dengan demikian, kekuasan dipandang bisa muncul dari laras pucuk senjata (power grow out from the barel of the guns). Pandangan lainnya yang menunjukkan maksud yang sama muncul dari pikiran kaum legitimis ideolog kanan liberal. Mereka mengatakan, kekerasan merupakan sarana paling efektif untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan rezim kapitalisme mereka. C. Wright Mills mengatakan, “Semua politik adalah perjuangan  kekuasaan, dan bentuk kekuasaan paling puncak adalah kekerasan” (Triyono, 2002: 77).

Pandangan kaum legitimis ini mendapat perlawanan serta bantahan keras dari kaum non-legitimis. Menurut kaum ini, kekerasan negara untuk meraih kekuasaan dengan segala resiko kerusakan fisik dan psikis yang ditimbulkannya tidak mudah begitu saja diterima moral sosial yang hidup di masyarakat sipil yang menjadi basis penting dari setiap bentuk kekuasaan. Karena itu, tidak heran bisa segala bentuk kekerasan negara akan berbenturan dengan legitimasi kekuasaan. Arendt (dalam Triyono, 2002) menolak pandangan kaum legitimis ini. Ia menolak pandangan kaum legitimis yang mengatakan kekerasan bisa membuahkan kekuasaan (power). Arendt menguraikan:

Kekuasaan (power), sebagai keberdayaan (empowerment) kolektif bertindak bersama yang dibentuk sebagai hasil tindakan komunikatif bersama, tidak bisa tumbuh dari laras senjata. Memang dalam kasus tertentu, ketika kekuasaan lemah atau negara dalam krisis, sekelompok orang, bisa meraih kekuasaan dengan kekerasan senjata. Tetapi, hal itu hanya kasus dominasi, belum tentu memperoleh legitimasi moral dari masyarakatnya. Dalam kasus ini, kekerasan negara bisa saja terjustifikasi (justified), dalam arti sebagai sarana pembenar mencapai tujuan politik tertentu, namun tidak pernah terlegetimasi (legitimated) secara sempurna. Di sini, kekerasan bisa menghancurkan kekuasaan, tetapi ia tidak pernah bisa menciptakannya (Arent, 1970, 2003 dalam Triyono, 2002: 78)

Arendt (2003: 38) mengungkapkan, salah satu perbedaan paling nyata antara kekuasaan dan kekerasan adalah bahwa kekuasaan selalu membutuhkan jumlah, sedangkan kekerasan pada derajat tertentu dapat berfungsi tanpa jumlah karena kekerasan mengandalkan alat-alat. Sebuah peraturan mayoritas yang secara legal tanpa batas, yakni, sebuah demokrasi tanpa konstitusi, dpaat menjadi tidak terhindarkan dalam penindasan hak-hak minoritas dan sangat efektif dalam mencegah permusuhan tanpa menggunakan kekerasan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kekerasan dan kekuasaan adalah sama. Oleh sebab itu, keterputusan kaitan kekerasan kekerasan dan kekuasaan ini digambarkan Arendt dalam perumpamaan, “Bentuk ekstrim kekuasaan adalah semua lawan satu, sebaliknya bentuk ekstrim kekerasan adalah satu lawan semua”.

Perdebatan ini sangat berguna untuk memperjelas kaitan kekuasaan dan kekerasan. Kita bisa melihat bagaimana masing-masing pihak memberikan tekanan pada bekerjanya kekerasan dan terbentuknya kekuasaan. Mereka yang menekankan kekuasaan sebagai kekuatan politik (political forces) melihat kekerasan bisa menundukkan kekuasaan. Sebaliknya, mereka yang melihat kekuasaan sebagai legitimasi atau politik moral (moral politics) melihat adanya ruang bebas dari kekuasaan untuk tidak terdominasi oleh segala bentuk kekerasan. Perdebatan ini, terutama dari pandangan non-legitimis, sangat berguna untuk mengkritisi segala bentuk justifikasi dan legitimasi kekerasan negara.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Arendt (2003: 40-43) secara lebih rinci menjelaskan, kekuasaan, kekuatan, daya, otoritas, kekerasan—semuanya tidak lain adalah kata-kata untuk mengindikasikan alat-alat yang digunakan manusia untuk menguasai manusia. Kekuasan (power), dapat disamakan dengan kemampuan manusia bukan saja untuk bertindak namun bertindak secara bersama-sama. Kekuasaan tidak pernah merupakan hak milik seseorang; ia milik satu kelompok dan tetap ada hanya sepanjang kelompok itu tetap bersama. Ketika kita mengatakan tentang seseorang bahwa dia sedang ‘berkuasa” (in power) kita sesungguhnya menyebut dia tengah diberdayakan oleh sejumlah orang untuk bertindak atas nama mereka. Saat kelompok ini, dari mana kekuasaan mula-mula berasal (potestas in populo, tanpa sebuah rakyat atau sebuah kelompok tidak akan ada kekuasan), menghilang, “kekuasaannya” juga lenyap. Dalam pemakaian sekarang, ketika kita berbicara tentang seorang “manusia yang kuat” (powerful man) atau sebuah “kepribadian yang kuat” (powerful personality), kita telah menggunakan kata “kekuasaan” (power) secara metaforis; apa yang kita rujuk tanpa metafora adalah “kekuatan” (strength) (Arendt, 2003: 41).

Kekuatan (strength), adalah sesuatu dalam sebuah entitas tunggal atau individual; kekuatan adalah hak milik yang inheren dalam objek atau seseorang dan menjadi karakternya, yan mungkin terlihat dalam hubungannya dengan benda-benda atau orang-orang lain, tetapi pada dasarnya tidak tergantung pada mereka. Kekuatan dari seseorang yang terkuat sekalipun dapat selalu digagahi orang banyak, yang seringkali akan bergabung yang tujuannya tidak lain adalah untuk menghancurkan kekuatan, tepatnya kemandirian yang khas tersebut.

Daya/paksaan (force) yang sinonim dengan kekerasan, terutama jika kekerasan berfungsi sebagai sebagai alat paksa. Otoritas (authority) berkaitan dengan fenomena yang paling sukar dipahami dan karenanya, sebagai sebuah istilah, paling sering diselewengkan. Sedangkan kekerasan (violence), dibedakan oleh karakter instrumentalnya (alat-alatnya). Secara fenomenologis, kekerasan dekat dengan kekuatan, karena alat-alat kekerasannya, seperti semua alat yang lain, dimaksudkan dan digunakan untuk melipat-gandakan kekuatan alamiahnya hingga, pada tahapan akhir perkembangannya, alat-alat itu dapat menggantikannya.

Mencermati debat teoritik tersebut, bagaimana meletakkannya dalam konteks yang terjadi di Tanah Papua? Langkah awal yang penting untuk dilakukan adalah pendokumentasian seluruh seluruh tragedi kekerasan yang pernah terjadi di Tanah Papua. Dokumentasi ini sangat penting berupa penelitian lapangan, dokumentasi visual, dan yang jauh lebih penting adalah proses pemahaman “suara dari bawah”, yaitu pada masyarakat Papua yang mengalami dan berjuang dalam rentetan tragedi kekerasan tersebut. Narasi, pengalaman, dan perjuangan mereka adalah pelajaran yang sangat berharga dalam terus-menerus mencari keadilan dan kedaulatan kemanusiaan bagi rakyat Papua. Di sisi yang lain, pemahaman teoritik tentang kekerasan dan kekuasaan seperti yang dijelaskan di atas juga selayaknya dipadankan dengan praktiknya yang terjadi di tengah masyarakat—dalam hal ini soal kekerasan dan kekuasaan. Oleh sebab itulah menjadi penting bahwa narasi dan “sejarah dari bawah” para survivor tragedi kekerasan ini.

 

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

0 Komentar