Kam Stop Bikin Gerakan Tambahan

“…Kam atur barang ini jangan satu dua orang yang pi kota. Nan bicara lain, gerakan lain. Tong harus duduk terbuka untuk masyarakat dong di kampung.”

(Kalian semua yang mengurus ganti rugi dengan perusahaan jangan satu atau dua orang yang berangkat ke kota. Nanti lain bicaranya dan perbuatan juga lain. Kita harus duduk bicara terbuka, transparan untuk masyarakat di kampung)

 

Salah seorang kepala suku di pegunungan kepala burung Papua Barat berbicara berapi-api tepat di depan muka saya. Paitua (bapak) ini sedang menuturkan kisah perjuangannya dalam beberapa tahun ini menuntut ganti rugi dalam rencana pembangunan jalan trans Papua Barat yang melewati kampungnya. Masyarakat di kampungnya telah lama bernegosiasi dengan pemerintah yang diwakili oleh beberapa orang. Namun, justru konflik pecah di sini. Di antara mereka sesama warga kampung saling mencurigai. Beberapa warga yang ditunjuk telah “turun” ke kota untuk bernegosiasi, tapi hingga kini tuntutan ganti rugi sebesar Rp 67,8 Milyar belum juga terealisasi. Kepala suku pun menaruh curiga beberapa warganya telah melakukan “gerakan tambahan” di kota. Gerakan tambahan yang dimaksudkan adalah para warga kampung ini tidak bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan tuntutan mereka, tetapi malahan melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan utama.

Saya mendengar istilah “gerakan tambahan” saat mengajar di depan mahasiswa Jurusan Antropologi UNIPA Manokwari yang hampir seluruhnya adalah anak-anak asli Papua. Kata “gerakan tambahan” mengacu kepada mereka yang selalu mencari perhatian dan rebut di dalam kelas, yang selalu berimprovisasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan dalam merespon suatu hal. Misalkan saja membuat mop (cerita lucu), bicara keras-keras, atau nyeletuk saat saya menjelaskan suatu hal di dalam kelas. Istilah “gerakan tambahan” ini kembali saya dengar saat melakukan wawancara dengan seorang tetua adat di sebuah kampung di pedalaman Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Tetua adat ini merespon hilangnya kepala kampung mereka setelah menerima dana Otsus dan pemberdayaan kampung dari Pemda, “Kam semua stop bikin gerakan tambahan di kota kasi hambur kitong pu uang,“ ungkapnya kesal.

 

Elit Kampung dan “Gerakan Tambahan”

Tawaran-tawaran pemekaran kampung dan berbagai program-program pembangunan berdampak semakin lihainya masyarakat untuk bersiasat melalui “gerakan-gerakan tambahan” yang mereka lakukan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi politik. Salah satunya yang menjadi candu adalah “politik ganti rugi” akibat invansi pembangunan dan modernisasi. Hal itu juga yang dituturkan oleh sang kepala suku dengan rinci isi tuntutannya hingga mencapai puluhan milyar itu. Nantinya jalan trans Papua Barat itu akan menghubungkan kota Manokwari dengan kabupaten-kabupaten lain di Pegunungan Arfak hingga ke Tambrauw. Nah, ruas-ruas jalan yang menerabas hutan-hutan ini rupanya mengambil alih tanah ulayat mereka. Di tanah ulayat itulah kebudayaan bagi masyarakat kampung tercipta. Ada beberapa tempat keramat—jika pembangunan jalan jadi berlangsung—harus terbongkar. Ini belum termasuk pohon-pohon, tanaman-tanaman yang mereka tanam di sekitar hutan yang menjadi sumber penghidupan dan menyatu dalam kehidupan dan kebudayaan mereka. Inilah yang mereka hitung nilainya dan pemerintah harus mengganti ruginya. Masyarakat di wilayah pedalaman kepala burung, khususnya wilayah yang mengitari Pegunungan Arfak dan Tambrauw adalah salah satu dari sekian banyak situs-situs sejarah dan kebudayaan orang Papua. Disamping itu mereka meyakini bahwa wilayah yang telah menghidupi mereka dan nenek moyang selama ratusan tahun ini, menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah.

Selain rencana pembuatan jalan trans Papua Barat itu, beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat mengungkapkan keluh kesahnya tentang masuknya investasi yang semena-mena mendaku tanah mereka di kampung. Daerah Sorong Selatan hutan-hutannya telah tereksploitasi perusahaan kayu yang memegang izin pengelolaan hutan. Beberapa kelompok marga di wilayah tersebut bahkan sudah melepas tanah mereka kepada perusahaan untuk menggunduli hutan mereka dan mengangkut kayu-kayunya. Demikian juga yang terjadi di daerah Raja Ampat dengan masuknya perusahaan tambang dan nikel yang memunculkan konflik antara masyarakat tempatan (lokal) dengan perusahaan yang berkolusi dengan pemerintah lokal. Bahkan, di internal masyarakat tempatan (lokal) tidak jarang konflik terjadi. Tanah yang sebelumnya hanya ditumbuhi pohon-pohon, yang mereka bayangkan tidak akan mungkin laku terjual, kini bisa diuangkan dengan menjualnya kepada para investor yang dalam sekejap akan merubah wajah kampung mereka.

Pemerintah dan perusahaan membawa mimpi modernitas melalui janji-janji “pembangunanisme” yang menawarkan kemajuan, keluar dari keterisoliran, peradaban baru, dan tentu saja kehidupan (kesejahteraan) yang lebih baik. Namun mimpi itu harus dibayar dengan hilangnya “kehidupan” mereka sebelumnya yaitu tanah mereka. Masyarakat lokal Papua yang berada di kampung-kampung mendadak dan dipaksakan harus beradaptasi dengan dunia dan kebudayaan baru. Sudah tentu ada begitu banyak implikasi yang akan terjadi. Implikasi tersebut berhubungan dengan kehidupan mereka di hari depan ketika sumber-sumber penghidupan yang berada di sekitar mereka mulai hilang tergantikan dengan deru mesin pemotong kayu atau alat-alat berat pengeruk eksplorasi tambang.

Para elit-elit di tingkat provinsi, kabupaten, distrik, dan kampung berinisiatif untuk memfasilitasi proses pemekaran-pemekaran daerah dan kampung untuk memperebutkan akses-akses kekuasaan. “Gerakan tambahan” yang dilakukan oleh elit kampong ini berlandaskan pemikiran rezim administratif dan argumentasi politis yang mendorong secara terus-menerus perubahan pada tingkat provinsi, kabupaten, bahkan distrik, dan kampung-kampung. Secara sporadis dan sangat tergesa-gesa, kampung dan masyarakatnya bergerak sangat dinamis bahkan diluar perkiraan untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi tingkat elit (Otsus, pemekaran-pemekaran daerah, dan UU Desa).

Introduksi berbagai macam program tersebut mengakibatkan masyarakat lokal terpapar dalam interkoneksi (pertautan) dengan dunia luar dan nilai-nilai baru. Seturut dengan itu, mereka dituntut untuk merespon perubahan ini dengan cara-cara mereka sendiri. Perubahan itupun tidak main-main karena menyangkut secara langsung terhadap nasib diri mereka, identitas, dan kebudayaannya. Pada awalnya yang terjadi adalah fragmentasi (keterpecahan) di tengah masyarakat dan masyarakat yang terus-menerus mencari nilai-nilai dan solusi dalam menghadapi perubahan tersebut. Respon itu adalah sangat wajar, namun lebih daripada itu diperlukan konsolidasi di internal masyarakat untuk merspon perubahan sosial yang sedang terjadi.

Respon dalam perubahan sosial di tengah masyarakat Papua itulah yang penting untuk dicermati. Salah satu poin yang penting adalah menyangkut soal integrasi dan solidaritas sosial yang tubuh dan berkembang di masyarakat kampung. Solidaritas dan integrasi sosial yang pernah dan mungkin masih terjadi kampung-kampung mulai terkikis habis karena keterpecahan di tengah masyarakat akibat merespon nilai-nilai baru ini. Oleh sebab itulah praktik-praktik konsolidasi di tengah masyarakat untuk memperkuat integrasi dan solidaritas sosial mutlak diperlukan. Bagaimanapun masyarakat di kampung-kampung tidak mungkin akan menghindar dari realitas sosial yang menuntut mereka untuk bersikap.

Saya ingin menafsirkan bahwa Kam Stop Bikin Gerakan Tambahan sebagai kemuakan masyarakat kampung-kampung di Papua yang terus-menerus dijadikan sebagai “obyek” dan sasaran dari eksploitasi bekedok “pemberdayaan”. Berbagai “gerakan-gerakan tambahan” termanifestasikan melalui program-program yang lama-kelamaan menunjukkan wujudnya untuk menyeret masyarakat kampung-kampung ini untuk mengeruk kekayaan alam mereka. Cara-cara mengeruk kekayaan alam inilah yang diajarkan dan mendapat bimbingan dari pemerintah dan kongsinya pada kuasa investasi global.

 

0 Komentar