Ironi Pendidikan (Antropologi) Humaniora

Kehadiran ilmu-ilmu humaniora (sastra, bahasa, sejarah, arkeologi, antropologi) dalam membentuk kesadaran historis generasi muda terhadap identitas diri dan lingkungannya kerap diabaikan. Pragmatisme pendidikan menuntut kepada kesiapan tenaga kerja yang bisa memenuhi kepentingan pasar (dunia kapitalisme global) mengerucutkan peran pendidikan hanya kepada persoalan menghasilkan produk-produk manusia yang secara mekanik terlibat dalam rantai produksi pasar. Konflik dua perspektif inilah yang kemudian menajam dan berujung kepada (setidaknya untuk saat ini) “kemenangan” pragmatisme pendidikan.

Konflik-konflik internal inilah yang disinyalir oleh Laksono (tt) sebagai peranan yang ambivalen dari dunia pendidikan dalam proses pembangun dan transformasi sosial. Konflik internalnya adalah di satu sisi berkenaan dengan tuntutan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain untuk pengembangan martabat manusia. Dengan kata lain, jika ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, maka pendidikan itu dapat memainkan peranan yang ambivalen. Ambivalensi—memainkan wajah ganda atau dua kaki yang berbeda dalam satu wajah—berpengaruh sangat penting dalam mereduksi hakekat dasar pendidikan untuk memanusiakan manusia dan pengembangan jati diri dan martabat manusia.

Dengan kata yang lain, proses pendidikan bisa menjadi pelita yang menerangi umat manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan kemartabatan hidup. Namun di sisi lain bisa menjadi penuntun manusia untuk saling menundukkan manusia yang lainnya. Atau dengan bahasa yang lain pendidikan sangat mudah menjadi alat untuk mendehumanisasi (penonmanusiawian) manusia dan kebudayaan itu sendiri. Perdebatan tentang politik, pendidikan, dan kolonialisme menggambarkan bagaimana proses pendidikan yang sangat fluid (cair), penuh lekuk, dan sangat politis. Politisasi pendidikan untuk kekuasaan akan berujung kepada tercerabutnya pondasi-pondasi humanisme dari pendidikan yang tergantingkan dengan pragmatisme dan kapitalisasi.

Pada dasarnya, dua sisi mata uang dalam pendidikan, yang oleh Laksono (tt) disebut dengan ambivalensi tersebut adalah: Pertama pendidikan dapat secara positif membekali manusia baik dengan modal pengetahuan praktis maupun substantive yang amat berguna bagi umat manusia apabila di dalamnya termuat visi yang memihak bukan hanya pada hidup sesaat tetapi pada hidup sejahtera yang adil bagi manusia secara lintas generasi. Kedua pendidikan justru punya potensi yang sebaliknya, yaitu menjadi kendala bagi pembangunan berkelanjutan karena tuntutan-tuntutan praktis, khusus dan sesaat yang dikehendaki oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, politik dan sosial yang selalu berubah. Tantangan kedua adalah realitas yang hingga kini masih membelenggu dan menuntut respon (jawaban) dari para pelaku pendidikan. Sementara tujuan “mulia” pertama inilah yang salah satunya menjadi misi mulia dari ilmu-ilmu humaniora.

 

Ilmu-ilmu Humaniora (Antropologi) dan Kuasa Kapital

Ilmu-ilmu humaniora, khususnya antropologi, kini berada dalam silang sengkarut interkoneksi global dan industrialiasi pendidikan yang luar biasa. Fokus ilmu humaniora yang membimbing manusia berkembang ke arah hidup yang lebih mermartabat secara utuh dari pengalaman terhadap oleh arus besar pragmatisasi pendidikan untuk melayani dunia kerja, pasar global, dan sudah tentu kuasa kapital yang menggerogoti negeri ini dan juga manusia-manusia di dalamnya.

Pada dasarnya pendidikan humaniora itu mengarah pada usaha-usaha pengembangan manusia ke arah sasaran-sasaran yang lebih substantial, halus penuh apresiasi dan empati pada hidup manusia itu sendiri daripada kea rah hidup material yang praktis. Dalam era pertumbuhan ekonomi yang sedang dipacu, seperti di Indonesia ini, konflik internal dalam pendidikan kita cenderung berjalan tidak seimbang. Kepentingan sementara melayani pasar, kekuasaan dan globalisasi cenderung menunda, bahkan mengabaikan perlunya pendidikan humaniora untuk membimbing manusia berkembang ke arah hidup yang lebih bermartabat secara utuh. Pendidikan kita belum mengarah kepada revolusi kesadaran historis manusia akan hakekat hidupnya, dimana eksistensi manusia terbentang antara masa lampau dan masa depan. Dengan demikian pendidikan itu sebenarnya arahnya tidak hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pada usaha pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya.

Pendidikan antropologi itu penuh dengan lekuk liku karena obyek dan subyek yang dipelajarinya terus bergeser, sementara pengalaman pribadi para penelitinya atau orang yang mempelajarinya juga terus bergeser sesuai dengan posisi historisnya. Oleh karena itu hasil dari belajar antropologi lebih bersifat pengetahuan reflektif dan apresiatif yaitu pada penemuan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan demikian pendidikan antropologi berbeda sekali hakekatnya dengan pendidikan yang pragmatis. Dalam pendidikan antropologi sebaiknya jauh dari pendekatan-pendekatan normatif tetapi dekat dengan proses yang kreatif saling percaya dan saling belajar antara murid dengan guru (Laksono, 2010: 16). Ilmu humaniora meletakkan kebenaran ada dalam rentang sejarah sosial manusia, dalam relasi kuasa/politik, ketika manusia harus membuat strategi dan siasat untuk mengorganisir hidupnya di dunia nyata.

Antropologi sangat berperan penting dalam sumbangannya dalam menafsirkan bagaimana konstruksi identitas kebudayaan kita terbangun. Bahkan, antropologi juga bisa menguraikan bagaimana pemegang kuasa menelikungnya. Antropologi dengan demikian memiliki daya dan kapasitas untuk mengawal proses konstruksi indentitas kebudayaan tersebut berjalan lebih seimbang atau memihak yang sedang dilemahkan. Namun, kondisi ironis yang terjadi adalah justru ketajaman (ilmu) antropologi sangat lemah di tempat-tempat dimana masyarakat dan kebudayaannya dikalahkan oleh kekuatan eksploitasi (modal, negara, dan jaringan sistem nilai global). Jejaring interkoneksi kuasa kapital global inilah yang mengeksploitasi sumber daya alam yang dahsyat dan mengalahkan masyarakat dan budaya tempatan (Laksono, 2010: 10).

Pendidikan pada prinsipnya berkaitan dengan revolusi kesadaran historis manusia akan hakekat hidupnya. Eksistensi manusia terbentang antara masa lampau dan masa depan. Dengan demikian pendidikan itu arahnya tidak hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pada usaha pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya. Secara praktis M. Sastrapateja (1997 dalam Laksono, 2010) menyarankan tiga hal. Pertama, pengetahuan manusia itu bersifat historis, maka sifat dogmatis bertentangan dengan sikap historis manusia itu. Kedua, perlu tekanan dalam pendidikan pada “proses” bukan hanya dalam “produk”. Ketiga, perlunya menghidupkan kesadaran historis dengan membiasakan peserta didik melihat “akar-akar” sejarah dan masalah-masalah masa kini yang kita hadapi. Pendidikan seperti inilah yang berwawasan kemanusiaan, jadi juga berwawasan antropologi (Laksono, 2010: 13-14). Justru letak ironi dalam dunia pendidikan di negeri ini adalah kealpaan untuk merekognisi peserta didik untuk memahami identitas dirinya dalam konteks sosial budaya dan historis. Implikasinya adalah diabaikannya pelajaran yang merangsang peserta didik untuk memahami dan mengeksplorasi pemikirannya dalam rentang perjalanan historis diri dan lingkungannya.

Oleh sebab itulah pendidikan humaniora, dalam hal ini antropologi dan ilmu-ilmu humaniora lainnya berada di peri-peri dalam mendidik generasi muda negeri ini untuk menyadari dan memahami identitas dirinya dalam konteks sosial budaya dan historis. Yang dominan dan memainkan peranan penting dalam pembentukan watak generasi muda adalah pendidikan yang menekankan ilmu pengetahauan dan teknologi. Secara praktis, peserta didik hanya “diajar” untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa berinteraksi dengan dunia sosial budaya dan sejarah identitas diri dan lingkungannya. Dengan demikian proses pendidikan yang seperti ini akan menghasilkan manusia-manusia mekanik yang dalam orientasi hidupnya hanya mengagungkan dunia teknologi tanpa menjejakkan kakinya ke konteks sosial budaya dan historis lingkungannya. Intinya, pemahaman dan penumbuhkembangkan nilai-nilai humaniora (humanities/kemanusiaan) dalam rentang sejarah perjalanan manusia untuk menegakkan identitas dan martabatnya terkendala persoalan serius arus besar pragmatisme (kapitalisasi) proses pendidikan di segala aspek. Implikasi dari pola berpikir ini adalah orientasi pendidikan pada produk bukan proses dan semakin tersingkirnya pelajaran dan mata kuliah yang membuka kesadaran peserta didik untuk

Bagaimana dengan konteks Papua? Satu hal penting yang ingin saya ajukan dalam esai pendek ini adalah persoalan masih keringnya kreatifitas dari para pendidik Papua untuk memanfaatkan kekayaan pengetahuan sosial budaya dan historis yang ada di Bumi Cenderawasih ini. Penetrasi kuasa negara yang begitu kuat dengan “seragamisasi” nilai-nilai pendidikan tanpa merekognisi (mengakui) keberagaman lokal adalah sebab-musabab hal itu terjadi. Tapi hal itu kemudian disadari dan lahirlah konsep mulok (muatan lokal) yang disisipkan dalam kerangka besar kurikulum pembelajaran. Mulok yang dimaksudkan adalah yang merekognisi konteks-konteks sosial budaya dan historis. Namun tetap saja perannya hanya sebatas sebagai “sisipan”, bukannya mendapatkan porsi yang berimbang dengan apa yang disebut dengan “kurikulum nasional”. Dalam konteks Papua, saya kira menjadikan ilmu-ilmu humaniora sebagai panduan dan pemahaman kebudayaan dalam proses pendidikan menjadi mutlak diperlukan. Gerakan pendidikan berbasis humaniora menjadi salah satu medium reflektif untuk menyemaikan pendidikan berbasiskan kemanusiaan, yang lambat laun akan menyentuh seluruh sendi kehidupan di Tanah Papua.

 

Staf Pendidik/Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

0 Komentar