Etnografi (Papua) dan Pengelolaan Kebudayaan

Kekayaan data-data etnografi Papua, melalui tulisan ilmiah ataupun laporan-laporan pemetaan kebudayaan, adalah modal penting dalam melakukan pengelolaan kebudayaan secara lebih lanjut dan partisipatif. Data-data etnografi tersebut, meskipun masih sangat sederhana dan terkesan dominan melakukan simplifikasi (penyederhanaan) adalah data awal yang tidak bisa diabaikan. Namun, data awal itu harus dilanjutkan dengan revisiting (mengunjungi kembali) untuk melakukan pembaruan data-data kontemporer tentang Papua. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menganalisis dan melakukan penafsiran tentang situasi kontemporer yang terjadi dan langkah-langkah dalam pengelolaan kebudayaan yang merekognisi (mengakui) masyarakat Papua.

Bagian awal yang perlu diperhatikan adalah mengkritisi sebagian besar gambaran etnografi tentang Papua yang masih menggunakan perspektif tujuh unsur kebudayaan. Akumulasi pengetahuan yang tercipta dari penggambaran etnografi kelompok masyarakat berdasarkan tujuh unsur kebudayaan menjadi hal yang “sederhana” dan paling berguna untuk penggambaran awal “kebudayaan etnik” tersebut. Oleh rezim kolonial, gambaran etnografi suku bangsa inilah yang dipergunakan untuk modal awal melakukan penjajahan. Oleh rezim “pembangunanisme”, data etnografi ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kekuasaan. Salah satunya dalam melaksanakan Operasi Militer, Operasi Koteka, dan usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang ada di Tanah Papua.

Dalam pandangan Ahimsa-Putra (1987:27), studi-studi etnografi yang mengikuti pandangan tujuh unsur kebudayaan universal bermaksud untuk memudahkan para peneliti memanfaatkannya dalam studi perbandingan kebudayaan (cross-cultural). Melalui studi perbandingan yang semacam ini diharapkan akan dapat dicapai rumusan-rumusan yang sedikit banyak meyerupai “hukum-hukum” atau “dalil” tentang fenomena sosial-budaya. Epistemologi yang ada dibalik pemikiran semacam ini adalah epistemologi yang positivistik. Pandangan positivistik ini mengandaikan kebudayaan itu statis, kaku, dan tidak berubah. Perspektif itulah yang mendominasi studi-studi tentang Papua yang bisa dengan mudahnya digunakan untuk kepentingan kekuasaan.

Studi-studi yang sangat positivistik itu tentu saja masih sangat berguna sebagai gambaran awal, meskipun sebagian besar data-datanya akan terkesan sangat “meromantisir” Papua sebagai wilayah budaya yang eksotik dan statis. Namun kita sudah mendapatkan data awal yang lebih dari cukup dalam memberikan gambaran awal tentang Papua. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Sangat diperlukan usaha untuk menafisrkan dan menganalisis kondisi Papua yang tidak lagi bisa dilokalisir dan eksotik. Realitasnya Papua adalah wilayah yang sedari dulu tersentuh atau berinteraksi dengan dunia global. Hal ini dibuktikan dengan kontak-kontak kebudayaan dengan para pedagang dan pelaut dari Ternate, Tidore maupun dari luar negeri. Oleh karena itulah kebudayaan Papua juga berjalan dinamis seiring kontak budaya dengan para pendatang yang berlangsung tanpa henti ke Tanah Papua.

Pada momen inilah pengelolaan kebudayaan dimulai dengan memikirkan perubahan kebudayaan yang ditimbulkan dari persentuhan budaya Papua dengan budaya luar (global) yang hadir dan berkembang di Tanah Papua. Pengelolaan kebudayaan itu berhubungan dengan keseharian masyarakat terkait dengan mengatasi perbedaan-perbedaan, lebih tepatnya dalam mengelola properti-properti kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1959:139;173-174) bahwa kebudayaan kita berubah dan terus akan  berubah. Dari perspektif antropologi, peristiwa-peristiwa perubahan kebudayaan dipandang sebagai akulturasi/perubahan kebudayaan, yaitu proses ketika budaya-budaya tempatan di Indonesia secara kreatif terlibat dalam mengkonstruksi indentitas (Indonesia): dialektika “dunia lama” dan “dunia baru” yang menghasilkan keberagamaan masyarakat (“jiwa baru” bangsa), termasuk di dalamnya kebudayaan Papua yang mau tidak mau terlibat di dalamnya.

Pengelolaan kebudayaan bagi kondisi yang heterogen dan kompleks, seperti terjadi di Papua dan daerah lain di Indonesia, membutuhkan kecermatan terutama memahami cair dan dinamisnya konsep mengenai kebudayaan tersebut. Kebudayaan itu berkait-kelidan dengan proses sejarah, yang kecenderungannya bergantung pada tanggapan individu dan sosial terhadap keserbamungkinan yang didedahkan oleh perubahan yang ada baik secara alami maupun politis-sosiologis. Perubahan yang ada juga cenderung mengancam kebhinekaan akibat dari penetrasi ketunggalan dari kebijakan dan praktik  politik serta kelimpahruahan pengetahuan dan informasi yang ditebarkan media (massa) baru. Kebudayaan itu tanggap terhadap tantangan perubahan dari luar, melawan seperlunya sambil memantas-mantaskan atau mengapropriasi apa yang asing menjadi bagaian dari dirinya (Laksono, 2011).

Keseluruhan perspektif di atas berhubungan dengan cara mengelola kebudayaan yang emansipatif dan merekognisi heterogenitas etnik di Tanah Papua. Kebudayaan itu begitu kompleks penuh perubahan sehingga butuh penyederhanaan. Kebudayaan itu juga pada dasarnya laten dan tidak kasat mata. Kebudayaan itu berkait-kelidan dengan proses sejarah, yang kecenderungannya bergantung pada tanggapan individu dan sosial terhadap keserbamungkinan yang didedahkan oleh perubahan yang ada baik secara alami maupun politis-sosiologis. Perubahan yang ada juga cenderung mengancam kebhinekaan akibat dari penetrasi ketunggalan dari kebijakan dan praktik  politik serta kelimpahruahan pengetahuan dan informasi yang ditebarkan media (massa) baru. Kebudayaan itu tanggap terhadap tantangan perubahan dari luar, melawan seperlunya sambil memantas-mantaskan atau mengapropriasi apa yang asing menjadi bagaian dari dirinya.

Tantangan pengelolaan kebudayaan di tengah penetrasi politik dan fragmentasi (keterpecahan) di dalam masyarakat adalah mentautan (menghubungkan) pengelolaan kebudayaan dengan pendidikan. Ini mungkin terkesan klise tetapi justru di sinilah letak persoalan yang tak kunjung kita carikan jalan keluarnya. Mengenali properti-properti kebudayaan lain (suku dan bangsa), seperti belajar berbahasa dan berseni daerah lain, meskipun sudah ada bahasa pengantar, ternyata efektif untuk membangun solidaritas bersama. Keinginan kita belajar dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi di Tanah Papua dan memahami keberagaman budaya di bumi cenderawasih ini menjadi kata kunci untuk melahirkan pengelolaan kebudayaan yang emansipatif.

Dalam konteks Papua, dalam kasus pembentukan nasionalisme dan sejarah (bahasa) Indonesia yang sebenarnya lahir dari efek-efek antara persentuhan dunia lama dan dunia baru. Dalam hal ini, James T. Siegel (1997:7) menjelaskan bahwa sejarah Indonesia terbuat bukan dari sumber-sumber asli dan juga bukan dari pinjaman asing, tetapi dari efek koneksi-koneksi antara keduanya. Wacana kebudayaan sering diam-diam memuat jejak (hirarki) kuasa colonial yang diskriminatif dan laten. Misalnya kita cenderung meresmi-resmikan tatacara meja makan, yang lebih Indo-Belanda, daripada lesehan yang lebih bebas. Sementara itu sejarah membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah semata-mata tumbuh dari perlawanan anti penjajah. Oleh karena itu untuk menjadi Indonesia orang harus pertama-tama merasakan arus-arus komunikasi dunia (Siegel, 1997:93). Dengan demikian Indonesia menjadi ruang (wacana) antara kini dan masa revolusi yang lalu; antara dunia baru dan dunia lama; antara kegiatan-kegiatan pertanian dan industry; antara kampung-kampung dan kota. Indonesia adalah ruang antar pulau, antar sukubangsa, antar bahasa, bahkan antar benua dan antar kala/zaman.

Efek-efek persentuhan antara dunia lama (tradisional) dan dunia baru (global) itu pulalah yang kemungkinkan terjadi di Papua, dalam usahanya mengkontruksi sejarah dan kebudayaannya. Pengelolaan kebudayaan mendapat permasalahan yang serius terkait dengan interkoneksi ini. Begitu banyak perbedaan yang dibawa oleh kebudayaan tradisional dan global untuk kemudian dikelola. Meskipun kebudayaan itu cair dan lentur dan bisa dengan cepat melakukan adaptasi dan “memantas-mantaskan” dirinya dengan dunia baru, namun kepentingan ekonomi politis mempengaruhi kecairan kebudayaan teresbut sehingga akan menjadi kaku dan sangat hegemonik.

Di Tanah Papua, kebudayaan (baru) yang lahir dari persentuhan dunia lama dan dunia baru (global) sudah terjadi dan menimbulkan berbagai implikasi. Namun hal itu adalah kejamakan terjadi dan sekaligus menjadi tantangan dan peluang bagi rakyat Papua untuk mengkonstruksi kembali pikiran dan identitas mereka yang selalu akan berubah tanpa henti.

 

 

Staf Pendidik/Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

0 Komentar