Di Balik Pemekaran Kampung

Saat mempunyai kesempatan untuk mengujungi beberapa kampung-kampung di sekitar wilayah pesisir Teluk Wondama pada pertengahan November 2013, saya menyaksikan kondisi kampung-kampung pemekaran yang jauh dari cita-cita untuk mengakses pembangunan. Kampung pemekaran ini sebelumnya adalah bagian dari kampung lama. Kondisinya hanya beberapa rumah saja. Untuk mengakses sekolah dan Pustu (Puskesmas Pembantu) pun mereka harus menyeberang dengan perahu menuju kampung lama. Setelah berjalan selama 5 tahun, sebuah SD YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) dan Pustu terbangun berkat prakarsa kepala kampung yang justru tidak mempunyai rumah di kampungnya sendiri. Sang kepala kampung adalah seorang pengusaha, pendiri sebuah CV lokal di Wasior, dan menjadi kepala kampung dari Wasior, ibukota Kabupaten Teluk Wondama. Keseluruhan dana-dana pembangunan yang masuk ke kampung—PNMP, Otsus, Pemda dan bantuan lainnya—diatur oleh kepala kampung dari Wasior dan dikerjakan oleh para pekerja yang tergabung di CV nya.

Kasus ini jelas menggambarkan bagaimana pemekaran kampung menjadi lahan baru bagi para elit-elit kampung untuk mengais rejeki. Dana-dana yang masuk ke kampong tak terhitung jumlahnya. Bahkan saya sempat menyaksikan bagaimana masyarakat di kampung harus rapat berkali-kali dengan berbagai program-program pembangunan. Budaya rapat dan baku tipu (saling menipu) penggunaan anggaran terserap perlahan-lahan di antara masyarakat kampung. Introduksi berbagai program pembangunan—dengan mengucurnya dana-dana segar—turut berperan dalam pembentukan kelompok masyarakat yang perlahan-lahan lihai bersiasat untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan mereka.

Di kampung lainnya di wilayah Teluk Wondama, saya melihat bagaimana masyarakat di kampung memiliki wilayah ulayat yang sangat luas membentang dari pinggian muara Kali Wosimi hingga ke pergunungan berbatasan dengan Kampung Wombu di Distrik Naikere. Dusun sagu yang berada di atas muara Kali Wosimi merupakan wilayah dimana tanah-tanah warga masyarakat berada. Di sekitar wilayah itu adalah wilayah konservasi Teluk Cenderawasih dengan tanaman mangrove. Wilayah kampung dikelilingi oleh hutan mangrove dan kayu. Setiap marga-marga di kampung mempunyai hak ulayat atas tanahnya masing-masing. Tanah tersebut bisa didapatkan seseorang dari hasil pemberian atau lewat warisan yang diterima lewat mama atau mertua karena kawin masuk ke suatu wilayah.

Sontak situasi berubah ketika sebuah perusahaan kayu mengeskploitasi hutan-hutan sepanjang wilayah pegunungan kampung-kampung Teluk Wondama. Tanah-tanah yang sebelumnya tidak berpenghasilan, kini layaknya emas yang harus dijaga dan diklaim dengan harapan akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan. Bahkan konflik di internal masyarakat pun terjadi yang berhubungan dengan saling mengakui wilayah tanah ulayat masing-masing marga. Tanah ulayat inilah yang menjadi lahan eksploitasi perusahaan kayu. Maka, kampung pun terpecah dan pembagian tanah ulayat diurus dengan membagi tanah-tanah ulayat berdasarkan marga-marga yang ada di kedua kampung.

 

Rezim (Kebijakan) Eksploitatif

Wajah-wajah penetrasi modal yang eksploitatif itu selain berwujud kuasa global bernama investasi, juga bisa berbentuk rezim kebijakan yang dibuat oleh negara. Rezim kebijakan liberal itu berawal dari RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional berhasil dirumuskan pada tahun 2005 dan dibakukan ke dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025”. Inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi seperangkat kebijakan operasional melalui Perpres No. 32 tahun 2011, dengan tajuk “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025”, atau yang umumnya dikenal sebagai MP3EI. Masterplan ini merupakan artikulasi dari rancangan pembangunan ekonomi yang dipercepat. Percepatan ini hendak diraih melalui pembesaran investasi asing dan pembatasan peran pemerintah.

MP3EI dilandasi oleh falsafah liberal yang mengutamakan pembukaan ruang sebesar-besarnya bagi modal asing demi suatu tata ekonomi yang efisien dan kompetitif. Efisiensi ekonomi, diandaikan di sini, akan tercipta manakala semua agen ekonomi dibiarkan bergerak seturut rasionalitas ekonominya. Ciri liberal dari kebijakan deregulasi dan privatisasi ini berakar pada andaian antropologi-ekonomisnya, yakni konsepsi tentang manusia ekonomi (homo economicus). Falsafah liberal MP3EI mengemuka dengan jelas dalam arahan untuk membangun koridor ekonomi berbasis kewilayahan. Sebagaimana diuraikan oleh kajian Bappenas, strategi utama MP3EI adalah mengembangkan enam koridor ekonomi demi menciptakan “konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional”. Keenam koridor yang dimaksud dan fokus pembangunannya adalah sebagai berikut: koridor Sumatera: hasil bumi dan energy, koridor Jawa: industri dan jasa, koridor Kalimantan: hasil tambang dan energy, koridor Bali-Nusa Tenggara: pariwisata dan pangan, koridor Sulawesi: hasil tani, perikanan, migas dan tambang, koridor Papua-Maluku: energi, pangan, perikanan dan tambang.

Dengan kata lain, apa yang hendak disasar oleh para perumus kebijakan ini adalah pembagian kerja nasional berbasis kewilayahan. Ini diupayakan demi memacu daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional (Suryajaya, 2014). Dengan demikian, menjadi gamblang bahwa masyarakat kampung (perdesaan) terhimpit proses “pencanggihan kapitalisasi” yang menyasar eksploitasi sumber daya alam yang sebenarnya menjadi hak milik mereka, namun sayangnya “dirampok”. Dan yang jauh lebih penting cara berpikir masyarakat yang menjadi pragmatis dan kapitalistik.

 

Pembangunan dan Kesadaran Baru

Jika kita melacak dan mau berefleksi secara dalam, puncak perubahan dan awal dari rencana pelupaan masyarakat tempatan itu saat negara ini menerapkan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (yang kemudian dijiplak ideology liberalisasinya oleh MP3EI). Dove (1985) menguraikan bahwa pembangun di Indonesia telah diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan, sehingga apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap keterbelakangan, termasuk kebudayaan tradisional komunitas tempatan yang dipandang sebagai penghalang proses pembangunan, yang diartikan secara sempit sebagai modernisasi. Pembangunan itu dengan demikian identik dengan kesadaran baru yang hadir dan diterima lepas dari budaya tempatan.

Di tengah interkoneksi global inilah menjadi penting untuk membangun gerakan sosial untuk menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat kampung (perdesaan). Kepercayaan diri ini sangat penting karena kita tidak bisa bergantung dengan kuasa-kuasa yang di luar kendali kita semua. Jika demikian kita hanya menjadi perempuan barang rampasan seperti kisah Igobola yang dituturkan J.B. Mangunwijaya dalam Ikan Hiu, Ido, Homa (1987). Desa kecil dibumihanguskan oleh desa besar yang takluk pada kesultanan. Sementara kesultanan ditelan oleh kekuatan dagang global yang kemudian menyatu dalam kekuatan Negara penjajah. Dalam ungkapan Mangunwijaya, hubungan sosial yang berkembang di Maluku itu seperti hubungan anatar ikan-ikan hiu, ido, dan homa, ikan besar memangsa yang lebih kecil. Ikan hiu adalah gambaran dari penjajah yang ganas. Sementara ikan ido atau tuna adalah pengusa pribumi yang tega memangsa homa atau teri yang sesungguhnya rakyatnya sendiri hanya untuk menyerahkan dirinya dimangsa hiu. Kita akan terus-menerus berputar pada lingkaran pemangsaan di luar kuasa kita untuk mengendalikannya.

 

 

Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

0 Komentar